Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi

Adi Nur Rohman, Sugeng Sugeng, Panti Rahayu, Putra Perdana Ahmad Saifulloh

Sari


Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga mengakibatkan harta benda wakaf tidak terpelihara, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara hukum agama atau atas dasar rasa saling percaya (trust) dimana wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga rentan terjadi sengketa di kemudian hari. Tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berinisiatif untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara tentang hukum perwakafan di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan masyarakat akan urgensi sertifikasi tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum objek wakaf serta membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan wakaf di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi kegiatan hingga pelaporan hasil. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan bertambahnya pemahaman mereka tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Indonesia. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah buku saku wakaf sebagai tambahan referensi tentang hukum wakaf Indonesia. Di samping itu, hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan dimuat dalam jurnal ilmiah agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya secara akademis dan tataran praktis.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran Al-Karim.

Al-Alabij, A. (1992). Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: Rajawali Press.

Ali, M. D. (1998). Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.

Anshori, A. G. (2005). Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media.

Basyir, A. A. (1987). Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah. Bandung: Alma Arif.

Mubarok. (2013). Model Pengembangan Wakaf Produktif (Tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan ). Jurnal Hukum Islam, 11(1).

Mubarok, J. (2008). Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.




DOI: http://dx.doi.org/10.31599/jabdimas.v2i1.425

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##

 


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
 

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (LPPMP UBJ)