Penanggulangan Perdagangan Manusia Dan Pemenuhan Hak Korban Di Desa Sukaraja

Fransiska Novita Eleanora, Anggreany Haryani Putri

Sari


Abstrak

Perdagangan manusia semakin marak terjadi dimana-mana,  dimana penyebab utamanya adalah kemiskinan, lapangan kerja yang sempit dan banyaknya pengangguran, dan akibatnya menghalalkan  segala cara, ketidakpahaman masyarakat terhadap perdagangan manusia mengakibatkan dirinya menjadi korban, yang mengalami penderitaan fisik, psikis, bahkan trauma yang berkepanjangan, dan butuh waktu yang lama untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (TPPPO), dengan ancaman pidana penjara dan sanksi yang berat, kepada siapa yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan manusia berupa penjualan, penculikan, bujuk rayu, kebohongan, penculikan, penipuan yang mengakibatkan tereksploitasi. Hak-hak korban mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi merupakan tanggungjawab negara sebagai bentuk perlindungannya terhadap warganya. Tujuan dari dilakukannya kegiatan pengabdian ini agar masyarakat desa sukaraja kecamatan tambelang kabupaten bekasi dapat mengantisipasi diri untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia, karena kejahatan akan selalu ada dimana saja,  yang rentan untuk menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual adalah anak dan perempuan, karena diangap lemah dan tidak mempunyai kekuatan  untuk melakukan perlawanan. Sedangkan manfaatnya adalah, jikalau sudah terjadi korban, bagaimana prosedur yang harus dilakukan, untuk mendapatkan ganti rugi yang layak, dan bagaimana juga jika pelaku berasal dari keluarga yang tidak mampu, apakah ganti rugi dapat diberikan kepada korban, serta rehabilitasi yaitu tindakan pemulihan korban, dimana rehabilitasi medis dengan pemberian obat-obatan dan rehabilitasi psikososial dengan cara mengembalikan kepada keluarganya, dan masyarakat. Masyarakat dan keluarga mau menerimanya kembali seperti sedia kala.

 

Kata kunci :  Perdagangan, Manusia, Hak, Tindak Pidana

 

Abstract
Human trafficking is becoming increasingly widespread, where the main causes are poverty, narrow employment and unemployment, and consequently justifies any means, people's lack of human trafficking leads to victimization, suffering physical, psychological, and even prolonged psychiatric disorder, and it took a long time for recovery and rehabilitation. This is regulated in Law no. 21 Year 2007 on the Crime of Combating Trafficking in Persons (TPPPO), with the threat of imprisonment and severe penalties, to those proven to commit human trafficking in the form of sales, kidnappings, seductions, lies, kidnappings, fraud which resulted in exploitation. The rights of victims of compensation, restitution and rehabilitation are the responsibility of the state as a form of protection against its citizens. The purpose of this community service is to ensure that the villagers in the sub-district on Bekasi district of Tambelang can anticipate themselves not to become victims of trafficking, because crime will always be anywhere, vulnerable to become victims of economic and sexual exploitation are children and women, because they are considered weak and have no power to resist. While the benefits are, if there is a victim, how the procedure should be done, to get a decent compensation, and how also if the perpetrator comes from poor families, whether the compensation can be given to the victim, and rehabilitation is the recovery of the victim, where medical rehabilitation with the provision of medicines and psychosocial rehabilitation by returning to his family, and the community. People and families want to take it back as usual.

 

Keywords: Trade, Human, Rights, Crime


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


SR Sianturi & Mompang L. Panggabean, Hukum Penitensia Di Indonesia, Cetakan Pertama, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996

Mohammad Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2012

Rizky Ariestandi Irwansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Rita Pranawati, Harapan dan Realita, 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Cetakan Pertama, KPAI, 2015

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun tentang Perlindungan Anak

Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002




DOI: http://dx.doi.org/10.31599/jabdimas.v1i1.239

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##

 


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
 

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (LPPMP UBJ)